Kebijakan Privasi Berani Literasi Informasi Pemprov Sulteng

Pelindungan Data Pribadi dan Ketentuan Layanan Berani Literasi Informasi Pemprov Sulteng

Versi: 1.0
Dokumen resmi bersumber dari Markdown (v1.0) Tanggal Berlaku: 29 Oktober 2026

Kebijakan Privasi Berani Literasi Informasi Pemprov Sulteng

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik Sulteng)

Informasi Keterangan
Nama Aplikasi Berani Literasi Informasi Pemprov Sulteng
Platform Android dan/atau iOS
Pengelola Aplikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Diskominfosantik Sulteng)
Pengendali Data Pribadi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Versi Kebijakan 1.0
Tanggal Berlaku 29 Oktober 2026
Situs Resmi https://beraniliterasiinformasi.sultengprov.go.id/
Kontak Privasi info@sultengprov.go.id

1. Pendahuluan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik Sulteng) berkomitmen untuk melindungi privasi pengguna aplikasi mobile Berani Literasi Informasi Pemprov Sulteng.

Aplikasi ini menyediakan layanan informasi publik untuk membaca klarifikasi informasi, memperoleh informasi terkait isu hoaks, melihat statistik, serta mengajukan dan melacak permohonan klarifikasi informasi melalui aplikasi mobile.

Kebijakan ini menjelaskan Data Pribadi dan informasi teknis yang diproses, tujuan penggunaannya, pembagian data kepada penyedia layanan, penyimpanan, keamanan, serta cara pengguna mengajukan permintaan terkait Data Pribadi. Kebijakan ini juga mencakup pemrosesan pada backend yang diperlukan untuk menjalankan fitur aplikasi.

Kebijakan ini disusun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Data Pribadi dan Informasi Teknis yang Diproses

Penggunaan aplikasi untuk membaca klarifikasi informasi dan melihat statistik publik tidak mewajibkan pengguna membuat akun atau memberikan Data Pribadi. Data tertentu diproses ketika pengguna mengajukan permohonan klarifikasi, menggunakan fitur lampiran, atau berkomunikasi dengan server.

2.1. Data Permohonan Klarifikasi

Jenis Data Sifat Tujuan
Nama lengkap Wajib Identifikasi pemohon dan administrasi permohonan.
Nomor telepon/WhatsApp Wajib Menghubungi pemohon jika diperlukan informasi tambahan atau tindak lanjut permohonan.
Alamat email Wajib Mengirimkan tanda terima dan pemberitahuan perkembangan atau hasil klarifikasi.
Uraian informasi yang dipertanyakan Wajib Bahan pemeriksaan dan verifikasi informasi.
Tautan sumber informasi Opsional Membantu penelusuran sumber atau unggahan yang dilaporkan.
Foto atau tangkapan layar bukti Opsional Mendukung pemeriksaan dan verifikasi informasi yang dilaporkan.
Nomor tiket, waktu pengajuan, dan status Dihasilkan sistem Administrasi dan pelacakan permohonan.

Pengguna dianjurkan hanya mengirimkan informasi yang diperlukan. Jika bukti memuat Data Pribadi milik orang lain, samarkan bagian yang tidak relevan apabila memungkinkan.

2.2. Data Teknis

Saat aplikasi berkomunikasi dengan server, sistem dapat memproses alamat IP, informasi klien atau peramban yang tersedia, waktu dan metadata permintaan API, serta catatan log yang diperlukan untuk menjalankan layanan, membatasi permintaan berlebihan, dan mendeteksi penyalahgunaan.

Pemrosesan ini mengikuti konfigurasi server dan kebutuhan operasional. Informasi teknis tersebut tidak otomatis digunakan untuk periklanan atau pembuatan profil komersial.

2.3. Data yang Disimpan pada Perangkat

Aplikasi dapat menyimpan nomor dan riwayat tiket secara lokal agar pengguna dapat melacak permohonan tanpa harus membuat akun. Artikel klarifikasi, ringkasan statistik, gambar, dan berkas sementara juga dapat disimpan sebagai cache untuk mempercepat akses.

Penyimpanan lokal ini berbeda dari data permohonan yang tersimpan pada server. Menghapus data lokal tidak otomatis menghapus data di server.

3. Tujuan dan Dasar Pemrosesan Data

Data diproses sejauh diperlukan untuk:

  1. Menyediakan konten klarifikasi dan statistik informasi publik.
  2. Menerima, mencatat, memeriksa, dan menindaklanjuti permohonan klarifikasi.
  3. Menghubungi pemohon serta mengirimkan tanda terima dan pemberitahuan melalui email.
  4. Menyediakan fitur pelacakan status tiket.
  5. Menjaga keamanan, keandalan, dan ketersediaan aplikasi serta API.
  6. Memenuhi kewajiban administrasi, kearsipan, dan kewajiban hukum yang berlaku.

Pemrosesan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sesuai dengan tujuan masing-masing, termasuk pelaksanaan tugas pelayanan publik, pemenuhan kewajiban hukum, atau persetujuan yang sah apabila persetujuan memang menjadi dasar pemrosesan.

Dasar pemrosesan untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh instansi berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan tidak digunakan sebagai pengganti dasar hukum lain yang berlaku.

4. Izin Perangkat dan Batasan Akses

Aplikasi dapat menggunakan izin berikut ketika diperlukan oleh fitur yang dipilih pengguna:

  • Kamera: Digunakan saat pengguna memilih opsi mengambil foto sebagai bukti permohonan. Akses kamera tidak diperlukan untuk membaca konten publik.
  • Foto dan media: Digunakan agar pengguna dapat memilih gambar atau tangkapan layar untuk dilampirkan. Pada perangkat Android yang mendukungnya, aplikasi dapat menggunakan Android Photo Picker sehingga pengguna memilih sendiri gambar yang akan dibagikan.
  • Status jaringan dan internet: Digunakan untuk memeriksa konektivitas dan berkomunikasi dengan server aplikasi.

Akses kamera atau gambar dilakukan ketika pengguna menggunakan fitur terkait dan memberikan izin atau memilih berkas melalui antarmuka sistem.

Aplikasi tidak memerlukan akses ke daftar kontak, riwayat panggilan, SMS, atau lokasi presisi GPS untuk fungsi inti yang dijelaskan dalam kebijakan ini. Pernyataan ini harus sesuai dengan izin, pustaka, dan perilaku versi aplikasi yang benar-benar dirilis.

5. Transmisi, Penyimpanan Lokal, dan Keamanan

5.1. Transmisi Data

Aplikasi berkomunikasi dengan layanan API Berani Literasi Informasi. Pengamanan transmisi diterapkan sesuai konfigurasi produksi.

Pernyataan khusus mengenai HTTPS/TLS dan pemblokiran koneksi HTTP hanya dicantumkan apabila telah diverifikasi pada versi aplikasi yang dirilis.

5.2. Cache dan Riwayat Tiket

Cache konten publik dan gambar dapat dibersihkan secara berkala untuk menghemat ruang penyimpanan. Jika konfigurasi versi aplikasi menetapkan masa cache tiga hari (72 jam), data cache yang melewati masa tersebut dapat dibersihkan saat aplikasi berjalan kembali.

Pengguna dapat menggunakan fitur pengelolaan cache yang tersedia di aplikasi atau pengaturan perangkat.

Penghapusan cache tidak sama dengan penghapusan riwayat tiket lokal atau data permohonan di server.

5.3. Pengamanan

Pengelola menerapkan langkah teknis dan organisatoris yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi dari akses, penggunaan, perubahan, pengungkapan, kehilangan, atau pemrosesan yang tidak sah.

Langkah tersebut dapat mencakup pengendalian hak akses, validasi data, pengamanan komunikasi, pembatasan permintaan, pengelolaan kredensial, dan pemantauan keamanan.

Pengamanan ditinjau sesuai kebutuhan operasional dan risiko pemrosesan. Apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, pengelola melakukan penanganan dan pemberitahuan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pemrosesan dan Pembagian Data

Data Pribadi tidak diperjualbelikan atau dibagikan untuk kepentingan periklanan maupun pembuatan profil komersial. Data tertentu dapat diproses secara internal atau diteruskan kepada penyedia layanan yang diperlukan untuk menjalankan fitur aplikasi.

6.1. Pemberitahuan WhatsApp

Integrasi Wablas saat ini dinonaktifkan. Karena itu, aplikasi tidak menggunakan Wablas untuk mengirimkan pemberitahuan WhatsApp selama integrasi tersebut tetap dinonaktifkan.

Jika layanan ini diaktifkan kembali, kebijakan akan diperbarui untuk menjelaskan data yang diteruskan, tujuan pemrosesan, dan penyedia layanan yang digunakan.

6.2. Pemberitahuan Email

Backend menggunakan layanan SMTP internal Diskominfosantik untuk mengirimkan tanda terima dan pemberitahuan permohonan.

Data yang diproses untuk pengiriman dapat mencakup nama, alamat email, nomor tiket, dan isi pemberitahuan yang relevan. Pemrosesan email dilakukan melalui layanan internal Diskominfosantik, bukan melalui penyedia SMTP eksternal yang terpisah, sesuai konfigurasi yang digunakan saat ini.

Akses terhadap layanan email dan data terkait dibatasi sesuai kebutuhan operasional dan kewenangan petugas.

6.3. Infrastruktur dan Akses Internal

Penyedia infrastruktur yang mendukung aplikasi dan API dapat memproses data teknis sesuai konfigurasi layanan.

Data permohonan dapat diakses oleh petugas berwenang yang memerlukannya untuk memeriksa dan menindaklanjuti permohonan berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Apabila aplikasi menggunakan penyedia layanan eksternal lainnya, seperti analitik, pelaporan kerusakan, notifikasi push, atau layanan penyimpanan, pengelola akan memastikan bahwa pemrosesan data sesuai dengan fungsi layanan tersebut dan menginformasikannya melalui kebijakan ini apabila diperlukan.

Apabila pemrosesan atau transfer Data Pribadi lintas negara terjadi, pengelola akan memastikan pemenuhannya sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

7. Penyimpanan, Masa Retensi, dan Hak Pengguna

7.1. Penyimpanan dan Masa Retensi

Data disimpan selama diperlukan untuk menyelenggarakan layanan, menindaklanjuti permohonan klarifikasi, menjaga keamanan sistem, dan memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan kearsipan yang berlaku.

Data yang tidak lagi diperlukan akan dihapus, dimusnahkan, atau dianonimkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menjaga ketersediaan dan pemulihan layanan, sistem dapat melakukan pencadangan data secara berkala. Data cadangan dilindungi dengan pengamanan yang sesuai dan disimpan berdasarkan kebijakan retensi cadangan yang ditetapkan pengelola.

Data yang telah dihapus dari sistem utama dapat tetap berada dalam cadangan untuk sementara sampai siklus retensi berakhir. Pengelola menerapkan prosedur agar data yang telah dihapus tidak dikembalikan ke sistem aktif tanpa penanganan penghapusan yang sesuai.

Data yang masih wajib disimpan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Jadwal Retensi Arsip, atau kebutuhan penyelesaian proses hukum akan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, permintaan penghapusan tidak selalu berarti seluruh catatan dapat langsung dihapus dari semua sistem dan cadangan.

7.2. Menghapus Riwayat Tiket dari Perangkat

Jika fitur ini tersedia pada versi aplikasi yang digunakan, pengguna dapat menghapus riwayat nomor tiket yang tersimpan lokal melalui menu “Lacak Tiket”, bagian “Tiket saya”, lalu memilih “Hapus Riwayat” dan mengonfirmasi tindakan tersebut.

Nama menu dan langkahnya harus sesuai dengan antarmuka versi produksi. Penghapusan ini hanya menghapus data lokal pada perangkat, bukan data permohonan di server.

7.3. Meminta Akses, Koreksi, atau Penghapusan Data di Server

Pengguna dapat mengajukan permintaan akses, koreksi, penghentian pemrosesan, atau penghapusan Data Pribadi sesuai hak dan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permintaan dapat diajukan melalui kontak privasi resmi yang tercantum pada Bagian 9 dalam kebijakan ini.

Subjek email: Permintaan Data Pribadi – Berani Literasi Informasi Sulteng

Mohon cantumkan, jika tersedia:

  • Nomor tiket permohonan.
  • Alamat email atau nomor telepon yang digunakan saat pengajuan.
  • Jenis permintaan (akses, koreksi, penghentian pemrosesan, atau penghapusan).

Pengelola akan memverifikasi permintaan secara proporsional, menilai kewajiban hukum dan kearsipan yang berlaku, serta melakukan tindakan yang sesuai. Jangan mengirimkan dokumen identitas lengkap atau informasi sensitif melalui email kecuali benar-benar diperlukan melalui mekanisme yang aman.

Aplikasi ini tidak mewajibkan pembuatan akun pribadi untuk mengajukan permohonan klarifikasi. Permintaan penghapusan data permohonan berbeda dari penghapusan akun. Jika fitur akun ditambahkan di kemudian hari, kebijakan dan mekanisme terkait akan diperbarui sesuai implementasi dan ketentuan toko aplikasi yang berlaku.

8. Perubahan atas Kebijakan Privasi

Kebijakan Privasi dapat diperbarui sesuai perubahan fitur aplikasi, alur pemrosesan data, penyedia layanan, atau peraturan perundang-undangan.

Versi terbaru akan tersedia melalui URL publik dan dapat diakses dari dalam aplikasi. Setiap perubahan akan mencantumkan nomor versi dan tanggal berlaku. Pemberitahuan tambahan atau persetujuan pengguna akan diterapkan apabila diwajibkan.

9. Kontak Instansi dan Pelindungan Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi untuk aplikasi Berani Literasi Informasi Pemprov Sulteng adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik Sulteng).

Fungsi pelindungan Data Pribadi dilaksanakan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk secara resmi oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pertanyaan, permintaan, atau pengaduan terkait aplikasi dan pelindungan Data Pribadi, pengguna dapat menghubungi instansi melalui saluran resmi berikut.

Informasi Keterangan
Pengendali Data Pribadi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Instansi Pengelola Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat/Petugas Arya Mahendra
Jabatan/Unit Kerja Bidang Aplikasi Informatika (Aptika)
Email Kontak Privasi info@sultengprov.go.id
Telepon Instansi (0451) 421685 / 0812-3456-7890
Alamat Kantor Jl. R. A. Kartini No. 106, Palu, Sulawesi Tengah 94235
Situs Web https://beraniliterasiinformasi.sultengprov.go.id/

Pengguna dapat menyampaikan pertanyaan, permintaan, atau pengaduan terkait pelindungan Data Pribadi melalui kontak resmi di atas. Permintaan akan diteruskan kepada pejabat atau petugas yang berwenang untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengguna dapat mengajukan permintaan akses, koreksi, penghentian pemrosesan, atau penghapusan Data Pribadi dengan mencantumkan nomor tiket permohonan jika tersedia serta menjelaskan jenis permintaan yang diajukan.

Data yang masih wajib disimpan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan kearsipan, atau kebutuhan penyelesaian proses hukum akan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Dasar Hukum

Kebijakan ini disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan, termasuk:

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sepanjang relevan.
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, sepanjang berlaku terhadap penyelenggaraan layanan.
  5. Ketentuan kearsipan dan peraturan lain yang relevan dengan kewenangan instansi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik Sulteng)

© 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh hak cipta dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Pelindungan Data Pribadi

Dokumen ini disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan terkait data pribadi, silakan hubungi kontak resmi yang tertera pada bagian Kontak Instansi dan Pelindungan Data Pribadi di atas.